MBC INDONESIA
Bojonegoro, Jawa Timur 29 April 2026 – Isu dugaan teror dan intimidasi yang dialami sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, oleh orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media kembali menjadi sorotan publik. Praktik yang diduga disertai permintaan uang ini pun menuai tanggapan keras dari berbagai pihak.
Merespons pemberitaan yang tengah viral tersebut, Kasatgas Panglima Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Tim Relawan Prabowo-Gibran DPW Jawa Timur, Agus.MO, menegaskan bahwa informasi mengenai hal ini harus disampaikan secara utuh dan berimbang. Ia menilai, berita yang tidak jelas sumber dan konteksnya justru berpotensi meresahkan masyarakat serta memicu konflik horizontal.
“Berita yang viral ini harus jelas konteks dan sumbernya. Kalau hanya menyebut oknum LSM dan media secara umum, lalu siapa yang dimaksud? Apa nama medianya, apa nama organisasinya? Contoh informasi ini dicuplik dari salah satu pemberitaan yang mengatakan saat ditelepon dikonfirmasi, ditanya siapa dan dari mana, telepon langsung diputus. Bisa jadi itu hanya orang biasa yang mengaku-ngaku,” ujar Agus.MO, Rabu (29/4/2026).
Jangan Asal Tuduh Massal
Menurutnya, jika pihak Kepala Desa merasa benar dan tertekan, seharusnya persoalan ini disampaikan secara terbuka melalui konferensi pers atau laporan resmi. Hal ini penting agar tidak menyeret nama baik seluruh profesi wartawan dan LSM.
“Kalau merasa tertekan, silakan buat aduan yang jelas. Jangan sampai berita sepihak ini menuding seluruh LSM atau media itu buruk. Mungkin di lapangan ada oknum yang salah, tapi menyebut lembaganya secara umum tanpa bukti jelas justru berbahaya dan bisa memancing keributan,” tegasnya.
Agus.MO juga menyinggung soal etika jurnalistik dan aturan hukum. Ia menekankan bahwa penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dan berpotensi memicu keresahan sudah diatur dalam undang-undang.
“Pemberitaan harus berimbang dan objektif. Kalau hanya memuat satu sisi tanpa kejelasan data, itu melanggar kode etik dan bisa dijerat hukum. Kita harus hati-hati, jangan sampai isu ini justru memperkeruh suasana,” tambahnya.
Tanda Tanya Besar di Publik: Benar Teror atau Takut Dikritik?
Di tengah riuhnya kabar kepala desa yang mengaku diteror hingga merasa tidak nyaman bekerja, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat. Benarkah ini murni tindakan kriminal, atau justru sebuah tanda rapuhnya kepemimpinan desa dalam menghadapi tekanan publik?
Seorang pejabat publik seharusnya sudah paham bahwa jabatannya membawa konsekuensi kritik. Menggunakan narasi “teror” dan “ancaman” di media sering kali menjadi senjata ampuh untuk membungkam pihak-pihak yang kritis.
Publik pun mempertanyakan sejumlah hal:
– Transparansi: Apakah ada urusan administrasi atau pengelolaan dana desa yang sedang dipertanyakan warga sehingga muncul “tekanan” tersebut?
– Akses Komunikasi: Mengapa oknum tertentu harus menempuh jalur telepon pribadi? Apakah saluran aspirasi di balai desa sudah tersumbat?
– Mentalitas Pemimpin: Jika hanya karena telepon gelap seorang Kades sudah merasa tidak nyaman, bagaimana ia akan menghadapi masalah desa yang jauh lebih kompleks?
Publik tidak butuh sekadar curhatan keresahan, tapi bukti kinerja nyata. Jika administrasi bersih dan janji terpenuhi, tidak akan ada celah bagi siapa pun untuk melakukan intimidasi. Jangan sampai narasi “teror” ini hanya menjadi bom asap untuk menutupi persoalan yang lebih fundamental.
Situasi di Lapangan
Sebelumnya diberitakan, sejumlah Kepala Desa di Kepohbaru dikabarkan mendapatkan tekanan bertubi-tubi. Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas kedatangan orang-orang yang mengaku dari LSM dan media disebut meningkat tajam.
Mereka datang dengan cara yang dinilai tidak etis, mempertanyakan berbagai hal hingga diduga meminta sejumlah uang. Bahkan, oknum tersebut diduga berasal dari luar daerah hingga luar pulau, yang membuat suasana semakin tidak kondusif.
(Red | MBC Indonesia)
