MBC INDONESIA
Surabaya, Jawa Timur – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tati Supriati Irwan, S.Sos., yang menyebut wartawan sebagai “perusak” menuai kecaman luas. Beragam pihak menilai ucapan tersebut sangat tidak pantas dan mencederai fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
Kasatgas Panglima Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Tim Relawan Prabowo gibran DPW Jawa Timur, Agus.MO, yang juga menjabat sebagai Dirut dan Pimpinan Umum Redaksi PT MBC Indonesia sekaligus Ketua Humas KWI DPC Bojonegoro, menyatakan kekecewaannya mendalam.
“Saya sangat menyayangkan sikap dan ucapan tersebut, sangat tidak elok dan tidak patut dilontarkan, apalagi oleh seorang wakil rakyat. Kehadiran wartawan itu penting agar informasi akurat bisa diterima pemerintah dan publik. Tanpa pers, ibarat kita hidup dalam kebutaan,” tegas Agus.MO, Minggu (19/4/2026).
Pernyataan Tati Supriati ini pun menjadi sorotan tajam berbagai organisasi wartawan dan media independen di seluruh wilayah, termasuk di Jawa Timur.
Ketua KWI Bojonegoro: Itu Menampar Akal Sehat
Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komunitas Wartawan Indonesia (KWI) Kabupaten Bojonegoro, Teguh Imam Waluyo, angkat bicara. Ia menilai ucapan yang menyebut wartawan sebagai perusak bukan sekadar keliru, tapi sangat berbahaya.
“Di tengah kondisi demokrasi yang terus diuji, ucapan semacam itu justru memperlihatkan betapa rapuhnya pemahaman sebagian elite terhadap fungsi pers,” ujar Teguh.
Wartawan Adalah Pilar Demokrasi
Teguh menegaskan, label “perusak” adalah generalisasi yang salah besar.
“Mereka adalah pilar keempat demokrasi. Wartawan bekerja di lapangan, menggali fakta, membuka tabir kekuasaan, dan menyuarakan kepentingan publik yang kerap diabaikan. Jika ada yang merasa ‘dirusak’ oleh pemberitaan, barangkali yang terganggu bukan medianya, melainkan fakta yang terungkap,” jelasnya.
Ironisnya, tambah Teguh, pernyataan itu datang dari wakil rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi, justru terkesan alergi terhadap kritik.
“Padahal, dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman, melainkan vitamin bagi kekuasaan agar tetap waras dan terkendali,” tegasnya.
Kritik Bukan Berarti Salah Total
Teguh juga menyoroti bahwa tidak ada profesi yang sempurna, termasuk pers.
“Apakah setiap wartawan selalu benar? Tentu tidak. Pers juga bisa salah, dan mekanisme koreksi serta hak jawab sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Namun, menyapu bersih satu profesi dengan label ‘perusak’ adalah bentuk ketidakadilan yang mencederai akal sehat,” urainya.
Lebih jauh, narasi seperti ini berpotensi menjadi legitimasi untuk membungkam media. Jika dibiarkan, ruang kebebasan pers akan semakin tergerus.
Siapa Sebenarnya yang Merusak?
“Publik patut bertanya: Siapa sebenarnya yang merusak? Wartawan yang membongkar fakta, atau pejabat yang tak siap menghadapi kenyataan?” tanyanya.
Pernyataan kontroversial ini, lanjut Teguh, seharusnya menjadi alarm bagi kita semua.
“Bahwa masih ada sebagian kekuasaan yang belum siap hidup dalam terang. Dan selama itu terjadi, wartawan akan tetap berdiri, bukan sebagai perusak, tapi sebagai penjaga kebenaran,” pungkas Teguh
Ags | MBC Indonesia
